Rabu, 22 Oktober 2008

Mari Kita Tingkatkan Peran dan Fungsi Humas Pemerintah

Apabila ingin mendapatkan penjelasan tentang segala kebijakan suatu perusahaan swasta, kita pasti diarahkan ke Bagian Humas perusahaan. Di sana kita mendapat penjelasan sejelas-jelasnya tentang segala kebijakan perusahaan baik yang sedang maupun akan dilaksanakan. Karena mereka menyadari akan pentingnya peran humas dalam membangun citra positif bagi institusinya

Situasi akan berbeda jika kita ingin mengetahui kegiatan/kebijakan pemerintah kabupaten/kota. Bertanya ke Bagian Humas, pasti dijawab tidak tahu atau tidak berwenang memberikan penjelasan. Sering dilakukan adalah menyuruh orang yang bertanya menanyakannya kepada institusi/badan/kantor yang menjadi leading sector dimaksud.

Secara definitif Humas adalah suatu fungsi manajemen yang bertujuan menjembatani antara institusi dengan stakeholder baik luar maupun dalam. Apa pun yang terjadi di organisasi, humas harus tahu. Humas harus mengetahui segala kebijakan yang lalu, sedang dan akan diberlakukan organisasi. Seperti humas di perusahaan swasta, seperti itulah idealnya Bagian Humas pemerintah pusat ataupun daerah..

Jadi, humas sebagai juru bicara pemerintah harus mengetahui segala kebijakan pimpinan, latar belakang kebijakan yang diambil dan tujuan yang diharapkan. Setiap kebijakan publik yang diambil itu dapat diimplementasikan dengan baik, sangat membutuhkan dukungan publik. Tapi bagaimana publik mau mendukung, kalau tidak mengetahui maksud kebijakan tersebut.

Di samping itu, sering ditemui masalah yaitu kebijakan publik yang diambil pejabat ditanggapi salah oleh masyarakat. Ini terjadi, karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait dengan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk itu sangat diperlukan ‘penyampai pesan’ yang baik, dan humas harus mampu memfasilitasinya.

Untuk mewujudkan Bagian Humas yang ideal seperti perusahaan swasta, maka humas pemerintah pusat/daerah harus benar-benar diberdayakan. Menurut penulis, ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu meningkatkan SDM Bagian Humas, mengubah paradigma yang keliru tentang humas, peningkatan sarana dan prasarana, koordinasi pengelolaan informasi dan komitmen dari pimpinan.

Meningkatkan SDM Bagian Humas

Kualitas dan kuantitas pegawai bagian humas harus ditingkatkan sesuai kebutuhan. Bagian Humas tak mungkin dapat melaksanakan tugas dengan baik jika SDM-nya tidak dibenahi.

Bagi mereka yang telah lama menduduki suatu jabatan dirotasi dalam rangka penyegaran, supaya tidak mengalami kejenuhan. Apabila ada gap antara kemampuan pegawai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, perlu dilakukan pelatihan sesuai proporsinya.

Pelatihan dimaksud meliputi pelatihan jurnalistik untuk meningkatkan kemampuan membuat rilis berita, sehingga kegiatan daerah lebih banyak diekspos. Pelatihan pengetahuan kehumasan, sehingga dapat mengetahui peran dan fungsi humas.

Mengubah Paradigma Keliru

Paradigma dimaksud menyempitkan peran dan fungsi humas pemerintah pusat atau daerah, yaitu mengangap humas hanya sebagai peliput kegiatan, urusan keprotokolan, penyusun rilis berita dan pengolah naskah pidato. Padahal sebenarnya peran dan fungsi humas lebih luas dari itu, yaitu sebagai jembatan antara birokrasi dengan pihak luar. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan yang diambil organisasi dan menerima serta mengali informasi yang berkembang di masyarakat, menyangkut kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Ini harus dipahami oleh semua pihak. Jadi, kalau kepala Bagian Humas berbicara di koran, jangan ada pihak yang merasa dilangkahi. Sebab, kewajiban humas memberikan penjelasan kepada pihak luar mengenai kebijakan yang diambil. Tentunya sepanjang yang diinformasikan masih dalam rel kebenaran, kepatutan dan kelayakan. Terkait dengan hal ini, humas harus diberikan informasi yang jelas mengenai langkah kebijakan yang diambil, baik latar belakang maupun maksud dan tujuan yang ingin dicapai.

Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana Bagian Humas harus ditingkatkan sesuai kebutuhan. Perangkat yang sangat dibutuhkan saat ini adalah fasilitas internet, karena informasi harus dengan cepat diakses dan disebarkan kepada pihak yang membutuhkan.

Peningkatan ini termasuk kemungkinan humas mempunyai media sendiri baik cetak berupa jurnal atau buletin, maupun elektronik seperti radio dan televisi dalam rangka penyebaran informasi secara luas dan merata kepada masyarakat.

Kepentingan perlunya pemerintah pusat/daerah memiliki media sendiri, untuk menutupi keterbatasan media massa. Misalnya, jika ada pemberitaan yang keliru atau bersifat mengaburkan kebijakan pemerintah dalam pembangunan selama ini, menjadi kewajiban media pemerintah untuk meluruskan hal itu dengan menyampaikan informasi yang lebih lengkap dan rinci.

Informasi terperinci akan sangat membantu. Berita lintas di media massa mengenai sesuatu hal yang dibaca masyarakat, dapat dicari tambahannya melalui penerbitan pemerintah. Jadi, apabila dua informasi --media massa dan media pemerintah-- dapat dipergunakan bersama-sama dan saling melengkapi. Hal itu dapat memperlancar lajunya arus informasi yang berguna bagi masyarakat dan pemerintah.

Koordinasi Pengelolaan Informasi

Supaya informasi yang disampaikan berkualitas, cepat dan tepat sasaran maka harus dilakukan koordinasi yang baik dengan berbagai unit kerja dan instansi terkait. Bagian atau unit kerja sebaiknya memberitahukan ke humas mengenai kegiatan di lingkungannya. Di samping, memberikan informasi mengenai kebijakan yang diambil dinas teknis terkait tentang pelayanan kepada publik. Dengan demikian, humas punya persediaan ‘amunisi’ untuk bicara kepada publik.

Informasi secara rutin dan berkala harus disampaikan ke humas, sehingga data yang ada memiliki tingkat keakurasian yang tinggi dan up to date. Selain itu, masyarakat yang memiliki informasi, masukan, saran dan kritik terkait kebijakan dan pelayanan pemerintah, dapat menyampaikannya ke Bagian Humas pemerintah pusat atau daerah.

Komitmen Pimpinan

Semua hal di atas tak mungkin dapat berjalan dengan baik, jika tidak ada komitmen dari pimpinan untuk memberikan ruang gerak bagi humas untuk bekerja sesuai fungsinya. Pengaruh pimpinan ini sangat dominan, karena mereka unsur kunci lahirnya kebijakan.

Pimpinan harus memiliki pandangan yang sama, bahwa humas adalah penyampai informasi resmi pemerintah. Untuk itu humas harus diberikan kewenangan guna mengali informasi seluasnya dan menyampaikannya ke masyarakat, sesuai proporsi dan batas kewenangannya. Pimpinan juga harus memahami, berita yang disampaikan tidak harus mengenai keberhasilan pemerintah tetapi juga segala permasalahan yang dihadapi.

Kita beri kesempatan seluasnya kepada masyarakat untuk dapat mengetahui kegagalan, kelemahan dan kekurangan yang mungkin masih terdapat dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Dengan demikian, semua pihak merasa terpanggil untuk memberikan saran penyempurnaan baik yang bersifat teknis maupun konseptual.

Jadi, informasi yang disampaikan harus jujur dan terbuka kepada masyarakat, tak ada maksud menutupi, mengarahkan atau membela. Semuanya dalam kerangka kebaikan dan pembangunan daerah menuju kemajuan.

0 komentar: